Politik dan Umat Islam

UMAT ISLAM DAN POLITIK

Saiful Bahri, MA.

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung”.

(QS. 3:104)

Pendahuluan

Politik adalah kotor”. Barangkali slogan ini sempat terbersit di sebagian kalangan aktivis Islam (islâmiyyîn). Realitas lapangan tidak sepenuhnya mendukung pernyataan tersebut. Namun, untuk mengatakan sebaliknya atau menafikan sama sekali, realitas lapangan juga tak mampu menjawab dengan citra yang positif.

Manusia secara umum memerankan misi rabbani sebagai penjaga bumi-Nya. Karena langit dan bumi menolaknya, bahkan gunung pun tak mampu mengembannya (QS. 33:72)

Apakah misi ini dipahami oleh semua manusia? Tentu tidak. Tak semua manusia memahami peran “menjaga” ini. Terbukti, ada kerusakan-kerusakan yang dilakukannya, baik dengan sadar dan sengaja atau pun tanpa disadarinya.

Peran yang lebih
spesifik adalah, mengajak dan menyeru kepada kebaikan.  Umat Islam lah yang seharusnya tampil
mengemban amanah ini untuk menjadi “… umat yang terbaik yang dilahirkan
untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan
beriman kepada Allah…”(QS. 3:110). Lantas, apakah peran amar ma’ruf nahi
munkar ini mampu dipikul oleh semua kaum muslimin. Meskipun pada ayat
sebelumnya,–(QS.3:104)–kata yang digunakan adalah “minkum” (di
antara/sebagian kamu); bukan berarti tugas ini hanya diperankan sebagian dari
umat Islam. Hal ini lebih terkesan sebagai penegasan bahwa tugas tersebut
sangat mulia di sisi Allah (QS.41:33), serta tak semua orang mampu
melaksanakannya. Bukan karena tak mampu, namun tidak memiliki azam untuk
berbuat demikian dan tidak mendapat taufik dari Allah.

Luasnya Konteks Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Bila amar ma’ruf nahi munkar merupakan kerja sosial yang wajib dan sangat mulia tentunya memiliki konteks penerapan yang luas. Karena dimensi obyeknya pun tak sempit. Sasaran kerja sosial ini berlevel, dari sejak individu (afrâd), keluarga (usrah), masyarakat (mujtama’), negara (daulah) bahkan seluruh umat manusia.

Barangkali untuk level individu dan keluarga, tidak terlalu memerlukan tatanan yang rumit. Demikian juga untuk konteks masyarakat, amar ma’ruf dan nahi munkar ini cukup–lumayan–banyak yang memerankannya secara individu maupun kolektif. Nah, untuk konteks negara, cukupkah hanya dengan gerakan kultural melalui organisasi dan lembaga sosial yang ada pada masyarakat? Mengingat perangkat resmi pelaku kebijakan terkadang tidak tersentuh oleh kerja sosial tersebut. Maka amar ma’ruf nahi munkar ini, saatnya menyentuh negara. Perlu kekuatan besar yang bisa berpengaruh. Dan, karena Islam adalah dîn wa daulah.

Ini sama artinya berpetualang di pentas politik. Tak ada jalur alternatif selain politik? Ada apa dengan politik? Sebegitu menyeramkan kah?

Partai Politik

Konsekuensi terjun di bidang politik adalah melalui partai politik (parpol). Terlepas dari citra negatif politik yang ada, apakah parpol merupakan sarana yang masyru’ (dibolehkan)?

Sebelum kita membicarakan lebih jauh tentang parpol, kita perhatikan pesan politik Abu Bakar ra. dalam pidato pertamanya ketika menggantikan Rasulullah Saw. Yaitu meminta dukungan ketika dalam kebenaran dan meminta teguran pada saat sebaliknya. Secara implisit diperlukan orang atau badan yang mengontrol kinerja beliau. Fungsi kontrol ini selaras dengan hadits nabawi,”Sesungguhnya jika manusia menjumpai seorang zhalim dan tidak–segera–mencegahnya, dikhawatirkan akan turunnya azab Allah yang menimpa mereka semua” (HR. Abû Dâwûd dan al-Imâm Ahmad).

Dalam konstelasi politik modern, lembaga yang memerankan fungsi kontrol terhadap penguasa adalah badan legislatif; yang di negara kita dikenal dengan DPR/MPR. Jalan legal untuk duduk dalam badan legislatif tersebut adalah melalui pemilihan umum. Dan satu-satunya wadah pemilu tersebut–sampai saat ini–dinamakan partai politik. Parpol ini akan memerankan dua peran sekaligus. Sebagai penguasa dan sebagai pengontrol.

Dalam pelaksanaannya, baik penguasa (eksekutif) ataupun pengontrol (legislatif) bukanlah representasi dari satu parpol tertentu, melainkan kombinasi dari berbagai parpol yang mendapatkan suara dalam pemilu yang sah. Permasalahannya, kembali kepada kepentingan parpol yang berjuang untuk memenangkan pemilu.

Saat itulah kita berbicara tujuan parpol dan pemenangan pemilu. Tujuannya adalah memerankan kewajiban amar ma’ruf nahi munkar. Pemenangan pemilu bukan berarti mengalahkan parpol lain. Tapi menggalang dan mobilisasi masa untuk memahami kerja sosial tersebut. Semakin banyak tersebarnya pemahaman ini maka angka kemenangan akan semakin tinggi.

Bila demikian, kita gunakan kaedah ushuliyyah,”mâ lâ yatimmu al-wâjib illa bihî fahuwa wâjib” (suatu kewajiban yang tak lengkap kecuali dengan itu maka hukumnya wajib). Dan makna kewajiban ini sangat luas disamping bisa individu atau kerja kolektif, juga mencakup arti mendesak (fauri) atau pelahan-lahan (mutarâkhi).

Umat Islam wajib mempertahankan eksistensinya, dan hal tersebut tak hanya bisa diperankan oleh personil-personil tertentu. Melainkan perlu kinerja kolektif. Adapun letak kemampuan mewujudkan sarana kewajiban tersebut secara eksplisit, berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi. Untuk konteks Indonesia, sarana tersebut bukan lagi sekedar urgen, namun sudah sangat mendesak untuk diperankan.

Hanya Satukah?

Dapat kita bayangkan jika penguasa memerintah tanpa kontrol. Yang akan terjadi adalah kebijakan satu arah. Meskipun, kontrol sosial bisa diperankan pers dan lembaga atau organisasi sosial masyarakat, namun kurang bisa berpengaruh dan menekan secara signifikan dalam tataran legal. Karena itulah diperlukannya parpol lebih dari satu. Dalam bahasa modern dikenal sebagai oposan. Sayangnya, oposisi lebih dikesankan sebagai “musuh” penguasa. Padahal fungsinya sebagai pengontrol, bukan mencari-cari kesalahan.

Demikian halnya umat Islam. Apakah umat Islam hanya boleh memiliki satu partai saja? Tentu tidak. Ini sama artinya kita diajarkan untuk berbeda dan berpecah? Tentu tidak demikian. Perbedaan tak selamanya identik dengan perpecahan. Ia hanya berbeda cara dan sarana saja. Tujuannya tetap satu, amar ma’tuf nahi munkar.

Keberadaan satu parpol sebagai aspirasi tunggal umat Islam itu bagus dan ideal. Namun, dalam tataran realitas hal tersebut sangatlah sulit terwujud. Dan hal itu bukanlah aib. Yang menjadi aib adalah bila ada klaim bahwa partainya lah merupakan satu-satunya partai yang aspiratif (terhadap umat Islam), dan bukan partai lainnya. Klaim seperti inilah yang akan menumbuhkan benih perpecahan dan permusuhan; dua hal yang diperangi dan dilarang oleh Allah.

Mantiq sederhanya, dimana pun umat Islam berada, sesungguhnya ia memainkan peran kerja sosial di atas (amar ma’ruf nahi munkar). Baik secara individu  dengan menyuarakan aspirasi di tengah partai non Islam yang dimasukinya maupun secara kolektif melalui partai Islam yang menyuarakan aspirasi tersebut secara kelembagaan melalui partai Islam. Namun yang kedua–sepertinya–lebih memungkinkan untuk menyuarakannya dengan kuat dan berpengaruh.

Menjawab Tantangan Realitas

Kembali ke kancah politik yang terkesan demikian mengerikan. Kehadiran parpol Islam di tengahnya, setidaknya merupakan fenomena lain. Lain, karena ingin mengubah pencitraan menjadi positif tentang perhelatan politik yang legal dan santun. Bahwa politik bukan hanya memburu kekuasaan dan kepentingan, namun politik adalah sarana kebaikan, sarana kerja sosial amar ma’ruf nahi munkar.

Bila kesan penghalalan segala cara untuk memenuhi kehausan kekuasaan telah menyebar ke masyarakat dan demikian lekat dengan parpol, maka kehadiran parpol Islam sebagai alternatif untuk memperbaiki kesan tersebut.

Namun, kerja sosial dalam skup besar ini perlu selektifitas yang tinggi. Kader-kader terbaik yang direkrut secara kultural–insya Allah–mampu memenuhi tantangan ini. Tertantang untuk membuktikan, bukan untuk mengalahkan yang lain.

Bukan Aib

Fenomena parpol lebih dari satu adalah wajar dan natural, serta bukan merupakan aib umat ini. Namun, bila yang terjadi adalah eufhoria dan kekagetan sosial yang memicu menjamurnya parpol, perlu untuk segera ditilik ulang kondisi riilnya. Apakah hal tersebut berangkat dari salah pemahaman dan ketidak-mengertian umat ini, bahwa hal tersebut sangat mengganggu strategi pemenangan misi kerja sosial? Ataukah ada hal lain, bahwa umat ini sudah terjangkit penyakit ambisi berkuasa? Bila yang menjadi jawaban yang pertama, maka tugas kita adalah mensosialisasikan pemahaman strategi tersebut secara merata. Bila yang menjadi masalah yang kedua, maka tugas kita adalah mengobati penyakit dan kesalahan orientasi serta penyimpangan misi kerja sosial.

Partai-partai Islam bagaikan madzhab-madzhab fikih dalam Islam. Keberadaannya merupakan rahmat bagi umat ini. Rahmat Allah, karena umat bisa memilih dengan penuh kesadaran. Bukan hanya sekedar memilih, namun dengan pembelajaran dan memahaminya.

Hal ini sama halnya dengan jama’ah/organisasi/partai/lembaga–atau apapun namanya–yang ada dalam umat Islam sebagai potensi kebaikan dan sarana kerja sosial di atas. Bila ia ada, ia bukanlah merupakan satu-satunya jama’ah/organisasi umat Islam. Namun, ia adalah jamâ’ah min al-muslimîn, bukan jamâ’ah al-muslimîn. Ia merupakan salah satu jama’ah (sarana) dari sekian yang ada pada umat ini. Tapi bukan satu-satunya. Karenanya, tidak dibenarkan adanya klaim kebenaran tertentu. Karena ini semua merupakan lapangan ijtihad yang memiliki dua kemungkinan, benar atau salah. Tentunya setiap ijtihad memiliki pertimbangan tertentu sebagai proses untuk sampai pada hasil final. Bahkan ada kalanya ijtihad ini perlu diperbaiki. Seperti yang dicontohkan oleh Imam Syafi’i dengan adanya qaul jadid dan qaul qadim.

Maka sarana di atas pun akan berubah sesuai tuntutan dan kondisi. Bisa jadi suatu ketika parpol sudah tak lagi diperlukan. Karena, sebagaimana luasnya konteks kerja sosial di atas, sarananya pun tidaklah terbatas hanya beberapa saja.

Penutup

Perbincangan kita di atas memang dikondisikan untuk mengarah pada terbentuknya tatanan Islam dalam skup yang lebih luas. Diharapkan mampu memerankan Islam yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Rahmat bagi sesama umat Islam, non muslim dan seluruh manusia serta bagi alam seisinya.

Ketika kita membicarakan negara Islam tidaklah sama artinya dengan mengidentikkan sebagai negara agama. Yang pertama sebagai terjemahan integral dan universalitas ajaran Islam yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Yang kedua sebagai gambaran traumatif sejarah Eropa di era pertengahan yang mengekang kebebasan. Dan secara kebetulan diperankan oleh tokoh-tokoh agamawan (baca: nasrani) pada waktu itu.

Karenanya para pelaku kekuasaan negara, meskipun ia merupakan representasi umat Islam–nantinya–, tetap saja merupakan kumpulan manusia–bukan malaikat–yang rentan akan kesalahan. Karena itu, justru peran kontrol menjadi sangat urgen, di sini.

Sebagai catatan akhir, bila kita membicarakan umat Islam (=kita) bukan berarti kita tidak memikirkan umat selain kita. Karena semua ini berangkat dari diri kita sendiri. Bila kita belum mampu memperbaiki diri sendiri, akankah kita memperbaiki orang lain? Itulah sebaik-baik interpretasi pesan kenabian “Yang terbaik diantara manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya”.[]

Arsip : Menjelang Pesta Demokrasi 2004

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s