Kajian Kepemimpinan Perempuan

Perempuan dan Peranan Kepemimpinannya

(Menilik Tinjauan al-Quran dan Hadits) *

Saiful Bahri, MA**

Pendahuluan

Laki-laki dan perempuan dalam lingkungan sosial memiliki kesamaan sebagai bagian dari anggota masyarakat. Saling menyayangi, membantu dan menopang proses amar makruf nahi munkar, mendirikan shalat, membayar zakat serta menaati Rasulullah. Dan masing-masing mereka juga dijanjikan oleh Allah balasan yang maha agung. (lihat: QS. at-Taubah: 71-72). Persepsi laki-laki tentang perempuan tak bisa dipisahkan dari lingkungannya sejak kecil serta literatur yang dibacanya. Demikian juga sebaliknya persepsi perempuan tentang laki-laki. Atau persepsi masing-masing mereka tentang diri masing-masing. Semua berbanding lurus dengan keinginan mereka menyelami dan memahami diri mereka. Untuk mengembangkan potensi demi memaksimalkan peran-pesan sosial yang ada. Tak lebih selain memang mereka memiliki peran yang sama meski ada peran-peran khusus yang dijalankan oleh masing-masing mereka sesuai tabiat fitrah dan struktur fisik serta kecenderungan dan adat yang berkembang dalam masyarakat.

Secara spesifik, kali ini kita akan mengkaji bersama dan berdialog tentang peran kepemimpinan perempuan, dengan tinjauan tematik terhadap al-Quran dan Hadits. Tentunya sesuai kemampuan penulis yang terbatas dalam mengetengahkan ayat-ayat maupun hadits-hadits yang bersangkutan dengan tema di atas. Semoga bisa kita kritisi bersama dan bisa diperkaya dengan dialog.

Makna Kepemimpinan

Dalam bahasa arab kata-kata yang mengindikasikan makna kepemimpinan seperti `imârah, sulthah, `imâmah dan wilâyah. Ada yang dinamakan kepemimpinan khusus dalam skup mikro, dan ada kepemimpinan umum yang lebih makro.

Lantas mengapa kita perlu mempermasalahkan kepemimpinan perempuan. Sementara kepemimpinan laki-laki seolah tak tersentuh oleh pembahasan lebih detil. Kecuali tentunya pembahasan tentang syarat-syarat kelaikan yang tidak berbias gender. Lalu apa tafsiran kita terhadap ayat 228 surat al-Baqarah? ”… dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Apakah ayat ini bersifat umum? Ataukah hanya dalam konteks khusus? Dengan apa kita menafsirakan kata: ”rijâl” dan ”nisâ”` dalam ayat di atas?

Kepemimpinan dalam Keluarga

Mari sejenak dengan teliti kita perhatikan firman Allah dalam surat An-Nisâ` ayat 34. ”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang salihah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Bahwa tanggung jawab kepemimpinan laki-laki berbanding dengan kewajiban atas nafkah yang menjadi beban yang harus dipikulnya. Sementara perempuan tidaklah demikian. Tidak diwajibkan untuk mencari nafkah. Kecuali atas izin suaminya, itu pun dengan catatan tidak mengabaikan hak rumah tangganya.

Selain itu secara tabiat femininya, perempuan mengalami siklus bulanan, mengandung, menyusui dan serangkain kelemahan fisik lainnya yang rutin. Hal tersebut tidak dialami oleh laki-laki secara umum. Memang penilaian kualitas kemimpinan ini tidak berdasar fisik, namun kondisi fisik yang kuat menjadi salah satu konsideran dan faktor kepemimpinan yang sukses. Dalam skup sekecil apapun. Meski dalam komunitas kecil yang dihuni oleh dua orang saja (laki-laki dan perempuan yang berperan sebagai suami dan istri).

Muncul sebuah pertanyaan: bagaimana bila perempuan itu seorang profesor atau pakar sebuah spesialisasi, dokter, dan sebagainya. Sedang suaminya tidak seperti dirinya? Jawabannya bermacam-macam. Penyelesaian dengan dalil-dalil teks atau dengan realita atau dengan desakan feminisme liberal. Bahwa tabiat kepemimpinan aslinya secara umum dimiliki oleh seorang laki-laki (baik sebagai suami ataupun ayah). Namun, tak jarang juga diperankan oleh perempuan (saat suami pergi, baik karena kerja, meninggal atau karena dipenjara dan lain-lain). Atau bahkan dalam kondisi suami yang lemah. Seorang istri yang pengertian ia berfungsi sebagai seorang penasehat ulung bagi seorang raja yang lemah. Saat itu ia menjadi raja tanpa harus mengambil tahta. Namun, bila ia memperdebatkan status kepemimpinan. Mungkin ego laki-laki yang mungkin saat itu terlihat lemah akan bangkit dan menyulut persengketaan. Maka ketika ada pertanyaan: Apakah laik seorang perempuan cerdas yang shalihah seperti Aisyah dianggap kurang cocok dan lebih buruk dari seorang Abu Jahal? Dalam konteks apa? Abu Jahal bukanlah suami Aisyah. Semua orang mengetahuinya. Para sejarahwan dan ahli hadits mengukuhkan hal itu.

Dari sinilah kadang bermula berbagai syubhat yang dicuatkan untuk menuntut persamaan gender antara laki-laki dan perempuan. Padahal sebenarnya tak perlu ada yang dituntut. Dalam berbagai dimensi laki-laki tetap akan digambarkan musuh perempuan. Gambaran bahwa laki-laki adalah perusak karena mereka peperangan ada. Laki-laki adalah pengambil kebijakan ekonomi, seni bahkan yang berkaitan dengan perempuan sekalipun, seperti memasak dan perancang busana. Semuanya sengaja ditonjolkan untuk mendongkrak ego perempuan menuntut persamaan. Ini belum menyinggung permasalahan sensitif lainnya seperti hak talak dan perwarisan. Kali ini yang menjadi bahasan kita adalah kepemimpinan.

Kepemimpinan Perempuan dalam Wilayah Umum

Yang penulis maksudkan adalah seperti yang ditulis dalam berbagai buku fikih dan pembahasan peran politis umum seperti khalifah, kepala negara, raja dan sejenisnya. Apakah boleh dan laik seorang perempuan memimpin negara.

Bila dalam keluarga, tabiat kepemimpinan laki-laki diiringi dengan insting tantangan untuk mencari nafkah dan bertarung dengan kekerasan hidup maka hanya sebagian kecil dari perempuan yang memiliki fitrah seperti ini. Biasanya muncul karena tuntutan keadaan. Kadang karena dizhalimi laki-laki (baik suami atau ayahnya), kadang karena membantu suaminya yang lemah atau hal lain. Sementara tidak demikian dengan laki-laki. Fitrah dan insting itu tumbuh bersama waktu.

Demikian halnya dengan kepemimpinan dalam skup makro seperti ini. Sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa kepemimpinan umum seperti kepala negara atau khalifah hanya untuk laki-laki dan tidak diperkenankan untuk perempuan. Karena beberapa sebab. Dan dalil yang digunakan seperti yang masyhur dalam buku-buku fikih maupun sejarah. Yaitu hadits yang diriwayatkan Abi Bakrah, ”Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin perkaranya oleh seorang perempuan”. Sabda Nabi ini mengomentari kenaikan anak perempuan Syiruwaih yang menggantikan tahtanya. (lihat hadits ke 4425 dalam Shahîh al-Bukhâri, Kitâb al-Maghâzî, Bâb Kitâb an-Nabiy `ilâ Kisrâ wa Qaishar).

Lalu bagaimana dengan Inggris yang sukses di bawah kepemimpinan Victoria dan Margeret Techer. Juga India dengan pemimpin legendarisnya Indira Ghandi. Maka ini juga tak jauh bila ada yang menyebut kisah yang diabadikan al-Quran, kepemimpinan dari seorang ratu yang cerdas, Balqis yang memimpin negeri Saba’. Meskipun ada yang membantahnya karena dianggap sebagai syariat orang-orang terdahulu yang tidak bisa lagi diterapkan saat ini.

Menurut penulis perbandingannya bukan antara laki-laki dan perempuan. Karena jika yang dibandingkan adalah kualitas maka laki-laki dan perempuan sama di depan standar tersebut. Namun, perbandingan yang perlu dipikirkan adalah keamanan perempuan terhadap kepemimpinan umum yang dipegangnya: beratnya tanggung jawab, fluktuasi emosional yang dipengaruhi siklus bulanan, juga rentannya ikhtilat dan kerja malam atau bepergian jauh serta berbagai tantangan lain yang secara umum berlawanan dengan fitrah perempuan. Karena hadits di atas mengundang perdebatan panjang, meski dihukumi shahih. Perbedaan cara pandang, baik berupa struktur kalimat yang berupa kalimat berita dan bukan perintah. Juga konteks hadits di atas yang khusus sebagai komentar suatu peristiwa. Ala kulli hal, pertimbangan kemanusiaan perempuan lebih memberatkan untuk tidak terjun dalam wilayah kepemimpinan umum seperti ini. Secara umum dalil-dalil Alquran dan Hadits dalam masalah ini masih multiinterpretasi. Hanya saja ijma’ (kesepakatan) sahabat dan para ulama sangat menguatkan pendapat di atas.

Perempuan dan Kepemimpinan Lembaga

Bila fuqaha berpendapat untuk perempuan supaya tidak terjun dalam kepemimpinan tertinggi. Lantas bagaimana bila dalam kepemimpinan lembaga, seperti sebuah kementrian dan sejenisnya. Kaidahnya tak jauh dari masalah sebelumnya. Namun, Imam al-Mawardi membaginya menjadi dua. Pertama, wizârah tafwîdh. Yaitu lembaga kementrian vital yang bersangkutan dengan kebijakan umum kepala negara atau pengganti kepala negara bila berhalangan. Jika demikian maka hukumnya tak jauh berbeda dengan yang di atas. Kedua, wizârah tanfîdz. Yaitu kementrian pelaksana kebijakan umum kepala negara (pemerintah). Maka perempuan dibolehkan memegang kementrian seperti ini. Hal ini juga tentunya berbeda-beda antara negara dan suatu daerah dengan daerah lainnya.

Adapun orang-orang yang melarang perempuan dalam kepemimpinan lembaga berdalil dengan hadits di atas. Padahal hadits tersebut seandainya dipakai dalil pun untuk sekup yang sangat makro seperti kepala negara saja atau khalifah. Selain itu dalil yang dipakai adalah surat an-Nisa’ ayat: 34, al-Ahzab, ayat: 33, dan ayat 53.

Kita telah mendiskusikan ayat 34 dari surat an-Nisa’. Adapun dua ayat dalam surat al-Ahzab di atas dikhususkan untuk para istri Rasul Saw. Ayat sebelum dan sesudahnya menguatkan premis ini.

Perempuan dan Kepemimpinan Kolektif

Yang dimaksudkan di sini adalah seperti lembaga legislatif (anggota parlemen). Jika untuk memimpin negara perempuan dianjurkan untuk tidak melakukannya, maka bagaimana mungkin ia memasuki ruang publik yang lebih tinggi atau sama kuat dengan kepala negara. Parlemen yang bisa mengimpeach seorang presiden. Maka jawabannya sangat sederhana. Karena daam kepemimpinan seperti ini justru ruang perempuan perlu diperhatikan untuk mewakili aspirasi kaum mereka. Anjuran Allah untuk bermusyawarah mencakup semua jenis, baik laki-laki maupun perempuan. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy-Syura: 38). Juga kita perlu memperhatikan dalam skup kecil keluarga, misal dalam permasalahan persusuan. Lihat: ayat 233 surat al-Baqarah, ”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah. Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” Fungsi legislasi yang menjadi patner eksekutif juga memerankan fungsi amar makruf nahi mungkar yang diperankan secara sama oleh laki-laki dan perempuan sebagaimana yang penulis sitir di awal tulisan (lihat QS. At-taubah: 71). Dr. Yusuf al-Qaradhawy juga menegaskan hal ini. Bahwa tidak ditemukan dalil yang melarang peran keikutsertaan perempuan dalam urusan seperti ini. Karena ia mengatakan sesuatu yang bisa benar dan bisa salah dan bisa didiskusikan. Juga menjadi bagian dari amar makruf dan nahi mungkar seperti di atas.

Hal ini juga senada dengan dibolehkannya bekerja bagi perempuan. Karena sejak zaman Rasul pun para shahabiyah turut aktif dalam peran-peran sosial. Bahkan sebagai wakil aspiratif kaum mereka. Lihatlah peran perwakilan mereka dalam bai’ah aqabah kedua. Lihat juga peran Nusaibah dalam perang Uhud. Sebagaimana peran medis dan logistik mereka dalam peperangan.

Dan hal ini tentunya dibarengi dengan kaidah umum etika perempuan seperti membedakan ikhtilat yang dibolehkan dan yang tidak, mengenakan pakaian yang sopan dan syar’i, cara berjalan dan bertutur, tidak berkhalwat serta syarat sosial berupa keamanan perempuan dari berbagai fitnah yang bisa merugikannya.

Kepemimpinan Perempuan dalam Lembaga Peradilan (Hakim)

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa qadhi atau hakim disyaratkan laki-laki sebagaimana wilayah umum. Karena disamakan seperti kepala negara atau khalifah yang memerlukan kecerdasan penuh. Ini karena menyangkut wilayah persaksian. Sebagaimana diketahui persaksian perempuan sama dengan setengah persaksian laki-laki. Ini dalam bahasa fikih disebut kekurangan akal. Dan kekurangan agama perempuan didiskripsikan dengan siklus bulanan mereka yang menghalangi dari banyak hal. Namun, persamaan ini tidak dibenarkan oleh Prof. Dr. Muhammad Beltagy. Hadits yang sangat terkenal itu (muttafaq alaih) konteksnya bukan penekanan sabda Rasul saw terhadap ”kekurangan akal dan agama perempuan” namun dalam konteks anjuran bersedekah dan memperbanyak istighfar. Dan karena beliau melihat sebagian besar penghuni neraka adalah dari kaum perempuan. Justru dengan segala kecerdasannya seorang perempuan Anshar berdiri menanyakannya, kenapa bisa seperti itu. Rasul pun menjelaskan alasannya bahwa secara umum mereka tidak pandai bersyukur dan berterimasih serta kurang menerima jerih payah suaminya. Justru ungkapan tambahan Rasul berikutnya kalau jeli kita perhatikan tidak menunjukkan kelemahan perempuan. Namun, sebaliknya di balik kelemahan dan kelembutannya ia bisa membuat terlena seorang laki-laki yang kuat dan cerdas.

Pendapat senada juga dipilih oleh Imam Thabary dan Ibnu Hazm. Mereka membolehkan kepemimpinan perempuan dalam lembaga peradilan. Namun, tetap tidak membolehkan kepemimpinan mereka dalam negara dan khilafah. Di antara dalil yang digunakan sebagai sandaran adalah sabda Rasul, ”Seorang perempuan pemimpin (yang bertanggung jawab) atas harta suaminya. Ia bertanggung jawab atas tanggungannya. (HR. Bukhari Muslim) Di samping itu lembaga peradilan modern tidaklah dipimpin dengan kepemimpinan tunggal. Bahkan merupakan kepemimpinan kolektif. Juga dalam menangani permasalahan-permasalahan khusus, biasanya beranggotakan tiga orang hakim. Salah satunya menjadi ketua yang merangkap sebagai anggota.

Penutup

Demikian halnya terjadi banyak perbedaan tentang cara pandang seseorang terhadap kegiatan sosial perempuan juga aktifitas ekonomi dan karirnya. Maka dalam skup lain akan muncul wacana kepemimpinan perempuan dalam wilayah yang lebih kecil dari negara, entah itu propinsi (gubernur), kabupaten (bupati), atau kecamatan (camat). Juga dalam memimpin LSM, Ormas atau Orpol. Kalau kita yang di sini pernah berkembang wacana kepemimpinan perempuan di PPMI. Untuk menyikapi realita seperti ini kita mesti pandai menyikapinya. Tidak bisa mencukupkan dengan dalil-dalil teks dari al-Quran dan Hadits. Namun, juga pertimbangan kemanusiaan perempuan. Menimbang kemaslahatan dan kemudharatan. Lebih menimbang lagi kemanfaatan kecil dan besar. Menutup kemudharatan besar dan membedakannya dengan kemudharatan yang lebih besar lagi. Hal ini dibutuhkan pemahaman yang cukup terhadap fikih muwâzanah.

Demikian, secara singkat tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dan peran-peran sosialnya di tengah kemajemukan masyarakat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Amin

Bahan Bacaan:

  1. Abu al-Hasan al-Mawardiy, al-`Ahkam as-Sulthâniyah wa al-Wilâyât ad-Dîniyah, Tahqiq: Ashim Faris dan Muhammad Ibrahim az-Zaghly, Beirut : al-Maktab al-Islamy, Cet. I, 1996 M-1416 H.
  2. Prof. Dr. Muhammad Beltagy, Makânah al-Maráh fi al-Qur`ân al-Karîm wa as-Sunnah ash-Shahihah, Cairo: Darussalam, Cet. I, 2000 M-1420 H.
  3. Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawy, Min Fiqh ad-Daulah, Cairo: Dar asy-Asyuruq, Cet. I, 1997 M-1417 H.
  4. Dr. Musthafa as-Siba’i, al-Maráh Baina al-Fiqh wa al-Qânun, Cairo: Darussalam, Cet. I, 1998 M-1418 H.
  5. Majid Mahmud Abu Jabir, al-Maráh wa al-Huqûq as-Siyâsiyah fi al-`Islâm, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, Cet. I, 1997 M-1417 H.
  6. Dr. Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthy, al-Maráh Baina Thugyân an-Nizhâm al-Gharbiy wa Lathâ`if at-Tasyrî` ar-Rabbâniy, (Damascus: Darul Fikr, Beirut: Darul Fikr al-Mu’ashir), Cet. I, 1996 M-1417 H.
  7. Ahmad Junaidi, Lc. al-Maráh al-Muslimah wa Tawallîhâ al Wilâyât al-`Âmmah, Bahs Tamhidi Dirasat Ulya, Universitas Cairo, Fakultas Darul Ulum, Jurusan Syariah Islamiyah, Tahun Ajaran 1998-1999 M.

Kampung Sepuluh, Jumat Sore

Cairo, 18 Agustus 2006


* Pengantar Dialog Kajian PCI Aisyah Cairo, Selasa, 22 Agustus 2006 di Dokki, Giza.

** Mahasiswa Program S3 Jurusan Tafsir dan Ilmu-ilmu al-Qur’an Universitas Al Azhar Cairo

One thought on “Kajian Kepemimpinan Perempuan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s