Islam dan Demokrasi

ISLAM DAN DEMOKRASI

Saiful Bahri

 

Memperbincangkan demokrasi berarti membicarakan sebuah sistem sosial. Baik pada tataran perangkat kedaulatan (pemerintah) ataupun yang menyentuh kehidupan dasar bermasyarakat.

Bila Islam telah memiliki konsep matang tentang sistem sosial ini, lantas bagaimana ketika ada sistem lain yang datang? Ketika Islam telah meletakkan sistem syura ada sistem lain yang dikenal masyarakat internasional, demokrasi.

Demokrasi, “sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, pemerintahan rakyat” (KBBI, Ed.III, cet.I, 2001: 249)

Mengapa kita memerlukan frame Islam? Karena kita memerlukan sarana kedaulatan Islam dalam skup internasional dan global, ustâdziyât al âlam. Pembinaan ke arah sana pun berjenjang dan berlevel. Dari sejak level individu dan personal, keluarga, masyarakat, negara dan terakhir khilafah.

Pentingnya perbincangan negara Islam karena adanya stigma-stigma tertentu yang melekat bila kita menyebut negara Islam. Orientasi semangat reformasi yang disalurkan melalui sistem negara (daulah) Islam ini berubah paradigma menjadi pengekangan hak dan suara. Ini yang sering dikatakan sebagai sistem ‘pembunuh’ demokrasi. Benarkah demikian?

Ketika kita membicarakan negara Islam tidaklah sama artinya dengan mengidentikkan sebagai negara agama. Yang pertama, sebagai terjemahan integral dan universalitas ajaran Islam yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Yang kedua sebagai gambaran traumatif sejarah Eropa di era pertengahan yang mengekang kebebasan. Dan secara kebetulan diperankan oleh tokoh-tokoh agamawan pada waktu itu.

Bila yang dimaksud demokrasi adalah adanya kontrol rakyat terhadap pemerintah atau penguasa, maka hal tersebut juga senada dengan sistem syura. Ada ahlul halli wal ‘aqdi sebagai badan pertimbangan dan pengontrol kekuasaan.

Namun, bila yang dimaksud adalah kedaulatan mutlak di tangan rakyat, ini merupakan sebuah distorsi orientasi syura. Karena kedaulatan tertinggi tetap di tangan Allah. Hukum-hukum-Nya lah yang bisa diterapkan. Bisa jadi tatanan sosial masyarakat menghendaki suatu hal yang menentang kebijakan Allah. Maka kedaulatan seperti ini mesti direm dan dibenarkan orientasinya.

Meski tentunya penerapan hukum dan syariat Allah Swt. tidaklah mungkin dipaksakan kepada masyarakat tanpa bertahap dan sosialisasi yang matang melalui gerakan kultural yang kemudian dibackup secara struktur melalui perangkat negara.

Naifnya bila penerapan hukum Allah selalu diidentikkan dengan hukum hudud dan kriminal saja. Padahal hukum dan aturan Allah tak sesempit itu. Banyak dimensi kemanusiaan lain yang belum diungkap.

Dalam berpolitik, agama tak mungkin ditinggalkan. Disinilah perbedaannya dengan ‘politik’ serba boleh dan menghalalkan segala cara. Politik tak bisa memisahkan Islam dari akidahnya, syariatnya maupun akhlaknya. Karena Islam di sini bukan simbol tapi nilai normatif yang menjadi ruh. Maka untuk menempuh tujuan yang baik hanya bisa melalui cara yang baik pula, bukan segala cara dibolehkan. Meskipun simbol tetap diperlukan sebagai sarana pendewasaan rakyat dan ciri khas identisas.

Pada hakikatnya ada sisi kesamaan antara syura dan demokrasi. Ada unsur keterlibatan rakyat. Seperti apa yang pernah dikatakan Umar bin Khattab,”Jika kalian melihat pada diriku penyelewengan maka luruskanlah dengan pedang ini…”. Saat itu seorang pemimpin benar-benar menjadi milik rakyat. Keberadaannya selalu didukung dan ditemani. Tak sedikitpun ia dibiarkan sendiri. Dukungan berarti support terhadap yang baik dan teguran serta islâh terhadap kesalahan dan kekhilafannya.

Lalu benarkah negara demokrasi menjadi satu-satunya alternatif untuk menjalankan sebuah kehidupan demokrasi atau memasyarakatkan syura dan istisyârah?

Anehnya negara-negara bekas penganut sistem kerajaan atau dinasti yang berubah kiblat menjadi nation state yang berhaluan demokrasi secara resmi malah kondisinya lebih buruk. Citra kebebasan menjadi terpasung. Oposisi hanya sebatas lipstik konstelasi politik. Sebagai contoh dalam pemilihan presiden yang ada hanya referendum setuju/ya atau tidak. Bukan memilih dengan menghadirkan calon alternatif. Contoh lain bila dalam suatu kondisi calon presiden terjegal Undang-undang maka UU nya yang perlu direvisi dengan dalih mengikuti perkembangan zaman.

Praktek demokrasi dinegara-negara Islam seperti ini justru melahirkan para diktator baru yang sangat otoriter. Berbeda jauh dari kiblat mereka, demokrasi liberal yang dipraktekkan di negara-negara Barat. Kepala negaranya akan turun bila udah sekarat atau dikudeta atau dibunuh atau diprotes rakyatnya. Masing-masing diantara mereka telah menyiapkan penggantinya sebagai back up pengaman aset yang dipunyainya.

Dalih Undang-undang Darurat sebagai tameng resmi untuk membungkam orang-orang yang mensosialisasikan kesadaran berpolitik umat. Mahkamah militer untuk rakyat sipil yang dituduh melakukan konspirasi. Belakangan semakin dilegalkan dengan isu globalisasi jaringan terorisme. Setelah peristiwa 11 September. Semua tak ada yang berani mengatakan tidak. Bukan tak berani namun tak mampu. Karena tak ada keberdayaan. Fasilitas untuk menyuarakan itu dibungkam dan ditutup.

Memang ada konspirasi Barat dalam membingkai baju demokrasi ini agar terlihat indah. Enak diucapkan namun pahit untuk dirasakan. Terutama oleh rakyat yang selalu menjadi tumbal dan dijadikan percobaan. Kepentingan ini disadari sebagai senjata ampuh untuk mencegah persatuan umat Islam sebagaimana upaya penyatuan Uni Eropa. Uni Eropa saja sudah menjadi tandingan dan ancaman bagi Bapak Globalisasi dunia ‘Amerika Serikat’. Apalagi dengan persatuan umat Islam. Keduanya tentu tak menginginkannya. Ada trauma sejarah yang cukup panjang bernama perang salib. Memang bisa diusahakan untuk ditutup-tutupi namun tetap saja menganga dan menyisakan luka. Mengapa praktek demokrasi di Aljazair yang sudah fair tiba-tiba harus dibatalkan. Sebagai gantinya dimunculkan isu barbarian modern yang bangkit sebagai fenomena terorisme. Akibatnya pencidukan aktivis Islam menjadi legal untuk membungkam demokrasi yang sesungguhnya.

Sementara dinegara lainnya. Para ‘raja’ di negara demokrasi tersebut dibiarkan untuk terus bernafas panjang meski sebenarnya mereka telah susah bernafas. Para diktator tersebut justru menjadi kuat, padahal berada ditengah sebuah negara demokrasi. Negara Islam, bahkan. Maksudnya negara yang penduduknya mayoritas memeluk agama Islam. Anehnya sebagian negara ini menjadikan Islam sebagai agama resmi negara.

Itulah baju demokrasi yang dipaksakan kepada rakyat yang dikelabuhi para elit dan pemimpinnya. Sehingga rakyat bukan hanya dibohongi namun dibodohkan dan diteror untuk selalu mengatakan “ya”. Mengatakan tidak adalah ‘dosa’ dan ‘aib’.

Bahasa-bahasa yang digunakan adalah ‘arahan’ yang tak tertolakkan bukan lagi gagasan atau ide atau usulan yang bisa dipertimbangkan dan didiskusikan oleh wakil rakyat.

Benar, pemimpin atau penguasa memiliki hak dalam decision making. Namun peran pengontrol dan pemberi pertimbangan seharusnya tidak dimatikan. Jika ruh demokrasi menghendaki keterlibatan rakyat maka ruh syura pun tidak melarang itu, bahkan mendukung dan melegalkan. Hanya saja bukan sembarang rakyat yang bisa mewakili aspiasi mereka.

Lantas mekanisme demokrasi tersebut seperti apa? Ini tergantung situasi sosial politik masyarakat. Bila masyarakatnya masih belum ‘melek’ secara politik dan masih dalam kondisi pembodohan, maka sistem yang demokratis tak menjamin akan melahirkan sosok penguasa yang demokratis dan putra terbaik mereka. Yang ada hanyalah kondisi masyarakat yang diikat oleh ikatan emosional. Icon-icon emosional inilah yang kemudian dijual untuk meraup suara ‘demokrasi’ tersebut. Seperti keberpihakan terhadap rakyat kecil. Sayangnya ketika kekuasaan sudah ditangan rakyat pun ditinggal. Seperti pendorong mobil mogok, ketika sudah jalan ia pun ditinggal. Jangankan ditawari untuk naik, ucapan terima kasih pun tak didapatinya.

Sebenarnya bukan mutlak kesalahan Barat, namun kita mesti melakukan otokritik. Dan kesalahan terbesar adalah kurangnya imunitas umat Islam terhadap isu-isu baru. Demam kiblat modernisme didengungkan namun tak dibarengi dengan memahami substansi wacananya. Akhirnya yang menjadi tren adalah meniru bukan mengambil bagian yang terbaik untuk diterapkan. Ada selektifitas yang dibarengi kepekaan dengan ilmu.

Disamping itu kepentingan terselubung untuk mengekang kehidupan demokrasi, tak pernah dilawan atau ditandingi. Cenderung dinikmati sebagai upaya melanggengkan kekuasaan. Padahal kekuasaan adalah amanah bukan kesempatan untuk menunjukkan kemuliaan. Kekuasaan adalah sarana perbaikan sosial. Ia berperan secara struktur memback up proses perbaikan sosial yang terjadi secara kultural di tengah masyarakat. Keduanya berjalan seiring. Bila masyarakatnya baik, maka untuk memilih dan melahirkan pemimpin yang baik tak sulit.

Kembali ke permasalahan demokrasi, bahwa kedaulatan Allah bukanlah berarti memasung kedaulatan rakyat atau manusia yang bebas. Kedaulatan Allah artinya hukum-Nya yang dipakai, bukan dengan standar hukum konvensional atau suara mayoritas rakyat atau segelintir shahib al qarar (decision maker). Sekalipun rakyatnya adalah muslimin dan negaranya Islam.

Lalu, dari mana kita bisa menerapkan wacana ideal seperti di atas kalau tidak ada perangkat resmi dan legal. Negara Islam? Apa lagi kalau bukan negara. Karena dia menjadi skup regional terkecil yang bisa menjadi sarana loncatan ke arah yang lebih global.

Adapun dalam urusan sistem ketatanegaraan juga memiliki dimensi yang berbeda secara lahiriyahnya. Pada hakikatnya tetap memiliki substansi yang sama. Jika Machiavelli menerjemahkan demokrasi melalui trias politika, maka sistem yang tak jauh berbeda juga pernah diterapkan oleh para sahabat Nabi Saw. Peran eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan (perangkat pemerintahan), legislatif dan yudikatif sebagai pengontrol, pengawas dan pemberi pertimbangan. Bagaimana bentuknya, tiap negara memiliki karakteristik tersendiri. Ada yang memakai sistem presidentil atau lainnya.

Hanya saja ada sebuah idealisme yang tinggi terhadap wacana kepemimpinan dalam Islam. Bahwa prototype penguasa yang ideal menggabungkan dua unsur kepemimpinan. Kepemimpinan agama (ulama’) dan kepemimpinan dunia (umara’). Nabi Muhammad Saw. adalah seorang nabi yang alim yang sangat menguasai perihal keagamaan sekaligus seorang politikus praktis.

Kemunculan seorang pemimpin pun bermacam-macam. Sebagai contoh, perbedaan munculnya kepemimpinan setelah Rasulullah Saw. wafat. Abu Bakar ra. di Saqifah Bani Saidah melalui pemilihan kolektif. Kemudian Umar bin Khattab ra. melalui wasiat. Usman bin Affan ra. melalui dewan. Dan Ali bin Abi Thalib ra. melalui bai’at. Kemudian setelah Hasan bin Ali ra. berubah menjadi Dinasti Bani Umayyah. Namun semua pemimpin tetap milik rakyat.

Perbedaan ini memberikan gambaran terjadinya perubahan zhahir dalam penerapan sistem syura atau demokrasi. Hanya saja ruh asasinay tetap terjaga. Keterlibatan rakyat dan kedaulatan Allah dengan menjunjung hukum-hukum-Nya.

Sudah saatnya kita menghentikan polemik perdebatan demokrasi dan syura. Selama kita mengetahui batasan kebolehan yang bisa kita manfaatkan. Jangan sampai kita membuang demokrasi dengan dalih mencukupkan dengan syura. Namun pada prakteknya justru mengekang kebebasan yang meminimalisir proses musyawarah di tengah rakyat. Toh kita tak memakai sistem asing secara mutlak tanpa sensor. Tapi kita menggunakannya dengan iqtibas sesuatu yang positif. Wallahu A’lam.[]

 

Kampung Sepuluh, Tengah Malam

Cairo, 11 September 2007

 

Iklan

One thought on “Islam dan Demokrasi

  1. Matlaul Anwar "Anwar" berkata:

    Subhanallah, saya hanya dapat informasi : Tetaplah berniat untuk mengikuti khilafah saat dia tegak kembali, meskipun saat ini kita belum hidup pada kekhilafahan, apa itu benar?
    PR saya : Belajar lebih dalam tentang apa itu khilafah islamiyah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s